Pelayanan Jasa

Perpustakaan

TENTANG MERKURI

INFO TERBARU

  • My Stats
  • Flag Counter
8 November 2018

P3KLL Selenggarakan Workshop Merkuri

image6P3KLL-BLI-KLHK menyelenggarakan workshop merkuri dengan tema “Integrasi pemantauan dan penelitian Merkuri sebagai Basis Kebijakan untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030.” Workshop yang bekerjasama dengan BaliFokus ini selenggarakan pada Kamis, 3 Mei 2018 di Auditorium P3KLL Serpong. Workshop ini dihadiri lebih kurang 100 peserta diantaranya dari Dirjen terkait lingkup KLHK, BLI, KSDAE, BPPT, LSM, Universitas, LIPI, Pemda dan personel P3KLL serta Narasumber.

Workshop Merkuri dibuka oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi, KLHK, Agus Justianto. Pada kata sambutannya beliau memberikan arahan terkait pentingnya dukungan para pihak untuk me-launching pusat merkuri dalam rangka terwujudnya rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia.

Sebelum arahan dari Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Herman Hermawan, Kepala P3KLL pada kata sambutannya mengatakan “Saran dan masukan dari peserta workshop ini sangat diharapkan untuk kegiatan pemetaan status riset merkuri, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan usulan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi pengelolaan merkuri di Indonesia.”

Kemudian Direktur BaliFokus, Yuyun Ismawati menyampaikan dukungannya dalam penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri).

Kegiatan workshop dilanjutkan dengan pembagian 3 komisi yaitu; Komisi Teknologi Pengelolaan Limbah Hg, Komisi Dampak Lingkungan, Sosek dan Kesehatan serta Komisi Kebijakan dan Regulasi. Pemaparan materi di tiap-tiap komisi disampaikan secara panel dan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian hasil diskusi dibahas dalam sidang pleno yang akan menghasilkan beberapa rumusan yang selanjutnya diumumkan keseluruh peserta workhop.

Diakhir kegiatan, Kepala P3KLL membacakan 7 butir rumusan yang diperoleh dihadapan seluruh peserta workshop. 7 butir rumusan tersebut diantaranya:

1). Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 September 2017 menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri). Tujuan konvensi Minamata adalah untuk melindungi kesehatan manusia dari emisi dan lepasan merkuri dari sumber antropogenik. Salah satu kewajiban adalah memfasilitasi pertukaran informasi terkait dengan penanganan merkuri di negaranya, berdasarkan ketentuan konvensi termasuk teknologi alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan merkuri.

2). Pengelolaan merkuri di Indonesia memerlukan strategi menyeluruh, berdasarkan IPTEK berbasis bijih (_ore based_) yang multidisipliner dan integratif, kelembagaan yang efektif dan partisipasi masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL), BLI-KLHK merencanakan pembentukan forum/komisi penelitian dan pemantauan merkuri bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengurangi dan menghapuskan produksi, peredaran dan penggunaan merkuri dalam mendukung program Indonesia bebas merkuri pada tahun 2030.

3). Sumber merkuri di Indonesia berasal dari importasi dan produksi dalam negeri (Pengolahan batu sinabar dan produk samping dari sektor migas). Sektor pertambangan emas skala kecil (PESK) merupakan kontributor terbesar emisi merkuri ke lingkungan, sebesar 57,5 % (sumber : ITB & BaliFokus tahun 2012).

4). Perlu dilakukan pengembangan teknologi alternatif pengolahan emas tanpa merkuri yang relatif lebih aman di PESK. Teknologi pengolahan yang diusulkan oleh BPPT didasarkan pada karakteristik bijih, kemampu terapan teknologinya bisa berbeda di masing-masing lokasi.

5). Penanganan pencemaran Merkuri dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi bioremediasi dengan mempekerjakan mikroba dan/atau jenis tumbuhan yang sesuai.

6). Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Dalam rancangan Perpres tersebut salah satu pasal memberikan amanah untuk membentuk Sekretariat Nasional. RAN PPM mencakup 4 bidang prioritas yaitu PESK, manufaktur, energy dan kesehatan.

7). Masih terdapatnya kesenjangan dan kekosongan hukum pada peraturan terkait B3 di berbagai sektor yang menghambat tercapainya tujuan dalam pelaksanaan ratifikasi konvensi minamata.

IMG_E2057

.

- Infografis Merkuri -

MVJU5484