Pelayanan Jasa

Perpustakaan

TENTANG MERKURI

INFO TERBARU

  • My Stats
  • Flag Counter
31 Desember 2018

Masyarakat Desa Kutai Kartanegara dan Perusahaan Batubara Akhirnya Bersepakat

IMG_2810Serpong_(31/12/2018)_Di penghujung tahun 2018 persengketaan antara masyarakat salah satu Desa di Kutai Kartanegara dan salah satu perusahaan tambang batubara pada akhirnya bersepakat. Sebelumnya telah beberapa kali dilakukan musyawarah antara pihak masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah kabupaten Kukar dan Provinsi Kaltim.

Kesepakatan ini merupakan akhir dari perjalanan yang cukup panjang setelah pengaduan masyarakat terkena dampak kegiatan stockpile batubara yg melapor ke KLHK pada pertengahan tahun 2017 dikarenakan penanganan di tingkat daerah mengalalmi deadlock.

KLHK melalui Direktorat PSLH – Penegakan Hukum (GAKKUM) memfasilitasi sengketa yang terjadi setelah sebelumnya melakukan cross check ke pihak pemerintah daerah, dengan menurunkan Tim dari Pusat yang diketuai oleh Kasubdit PSLH Di Luar Pengadilan Bidang SDA, sdr Osten Sianipar dan beranggotakan staf Dir PSLH, ahli di bidang pencemaran udara dari P3KLL serta melibatkan wakil dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Kesepakatan berisi janji perusahaan untuk melakukan inventarisasi kebutuhan masyarakat dan pembebasan tanah bertahap di tahun 2019, untuk pada akhirnya pembebasan seluruh warga desa terkena dampak di tahun 2020.

IMG_2811Keterlibatan Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL)  dalam melakukan fasilitasi berupa verifikasi ke lapangan dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien di lokasi masyarakat terkena dampak yang dikoordinasi oleh sdri Rina Aprishanty dan dibantu oleh sdri Retno Puji Lestari dalam penetapan lokasi dan interpretasi data hasil dan meteorologis.

Pengukuran terhadap parameter kritis partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5) dilakukan sebanyak 3 kali di 3 lokasi pemukiman masyarakat pengadu menggunakan peralatan Lab PT Intertek. Hampir seluruh hasil pengukuran melebihi Baku Mutu Kualitas Udara Ambien sesuai Lampiran PP No 41 tahun 1999 dan Baku Mutu Kebisingan sesuai Kepmen LH no 49.