Pelayanan Jasa

Perpustakaan

TENTANG MERKURI

INFO TERBARU

  • My Stats
  • Flag Counter
7 Januari 2019

Keterlibatan BLI dalam Penegakan Hukum Bisa Lebih Di-eksplore

FETSE6975P3KLL (Jakarta, Januari 2019)_Badan Litbang dan Inovasi (BLI) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) di Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Desember 2018.

Kegiatan FGD dibuka oleh Kepala BLI, Agus Justianto, dengan harapan bahwa keterlibatan BLI dalam penegakan hukum bisa lebih di-eksplore. FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan mengidentifikasi kebutuhan pihak eksternal terkait hasil litbang dan inovasi dalam penegakan hukum LHK serta menyusun database peneliti dan pengendali dampak lingkungan sebagai saksi atau tenaga ahli berdasarkan keahlian atau kepakaran untuk mendukung kegiatan penegakan hukum LHK.

FGD menghadirkan narasumber Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) dan Supardi, Kabag Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum, Sekjen-KLHK. Kedua narasumber memberikan paparan mengenai identifikasi kebutuhan dukungan IPTEK hasil litbang dan inovasi untuk mendukung penegakan hukum bidang LHK serta peran peneliti sebagai saksi atau ahli dalam penegakan hukum bidang LHK (perspektif kasus/praktis).

Setelah paparan dari narasumber dilanjutkan paparan dari perwakilan Satuan Kerja (satker) BLI untuk mendukung Gakkum-KLHK diantaranya dari Sekretariat BLI yang diwakili oleh Bayu Subekti. Beliau memaparkan Mapping kepakaran atau kompetensi Peneliti dan Pedal BLI.  Paparan berikutnya dari Kepala Puslitbang Hasil Hutan (P3HH), Dwi Sudharto, yang menyampaikan kebutuhan dukungan Laboratorium Forensik terkait Xylarium yang mana saat ini Xylarium Bogoriense dan AIKO yang dikembangkan oleh Laboratorium Anatomi Lignoselulosa P3HH dapat mengidentifikasi pengujian kayu dari bea cukai, kepolisian, penegakan hukum.

LVAKE2782Paparan ketiga dari Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) yang disampaikan oleh Rina Aprishanty. Rina menyampaikan tentang kegiatan laboratorium P3KLL yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum, seperti kasus pencemaran akibat tumpahan minyak di Balikpapan, kasus tanah terkontaminasi akibat limbah B3 di Karawang, Cirebon, Bandung, dan lain-lain, serta kasus pencemaran udara akibat kegiatan pertambangan batubara di Kutai Kartanegara. Paparan terakhir pada FGD ini disampaikan oleh Subarudi dari Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI). Subarudi menyampaikan peran saksi atau tenaga ahli dalam penegakan hukum terutama berkaitan dengan valuasi ekonomi dan sosial.**(RA).